Dasar Hukum

  • Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Bisnis Pusat P2H Tahun 2015- 2019, yaitu:

    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
    2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
    4. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Negara;
    5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
    6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi Nomor 58 Tahun 2007;
    8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
    10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
    11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
    12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
    13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 137/KMK.05/2007 tentang Menetapkan Badan Layanan Umum Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Departemen Kehutanan, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status Badan Layanan Umum Bertahap ( BLU-Bertahap);
    14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 105/KMK.05/2010 Tanggal 9 Maret 2010 tentang Menetapkan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Penuh (BLU-Penuh);
    15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Menteri Keuangan;
    16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2008 218/PMK.05/2009 Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga;
    17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor: 04/PMK.02/2012 dan Nomor : 1/MENHUT-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan;
    18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 112/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan BLU Pusat P2H pada Kementerian LHK;
    19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 18/MENLHK- II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 59/MENLHK- Setjen/2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.