Merujuk Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan yang fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) menyatakan bahwa satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Setelah semua persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 terpenuhi, pada tanggal 1 Maret 2007 ditetapkanlah Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status BLU Bertahap melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 137/KMK.05/2007 tentang Penetapan Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan Departemen Kehutanan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU.

Selanjutnya, Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2007 pada tanggal 7 Agustus 2007, dimana pada Pasal 27 dinyatakan bahwa Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) adalah Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No. 137/KMK.05/2007.

Dana bergulir yang dialokasikan kepada Pusat P2H untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan s/d 31 Desember 2009 yaitu sebesar Rp 2.014.582.699.000,- yang terdiri dari:

  1. Anggaran dana     bergulir    dari    DIPA    999    tahun    2008 sebesar 393.600.000.000; dan
  2. Anggaran dana     bergulir    dari    DIPA    999    tahun    2009 sebesar 982.699.000.

Pada tanggal 26 Januari 2010, Menteri Kehutanan mengusulkan peningkatan status Pusat P2H menjadi PKK-BLU melalui Surat Nomor: S.77/Menhut- I/2010, yang ditindaklanjuti dengan dilakukannya penilaian oleh Tim Penilai Usulan Penerapan PK-BLU yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-03/Tim-Penilai/2010 Tanggal 18 Februari 2010. Berdasarkan berita acara tersebut, Menteri Keuangan menetapkan Pusat P2H sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Secara Penuh melalui Keputusan Nomor: 105/KMK.05/2010 Tanggal 9 Maret 2010.

a.      Visi dan Misi

Mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, maka Visi Pusat P2H tahun 2010-2014 dalam penyelenggaraan pembiayaan pembangunan hutan adalah:

Menjadi lembaga pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang tangguh dalam mendukung kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Untuk mencapai Visi tersebut, Misi yang ditetapkan oleh Pusat P2H yaitu:

b.      Tujuan

Pusat P2H didirikan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

c.      Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Permenhut Nomor P.31/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, Tugas Pokok Pusat P2H yaitu:

“Melaksanakan pengelolaan keuangan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.”

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Pusat P2H menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

top