1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 137/KMK.05/2007 tentang Menetapkan Badan Layanan Umum Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Departemen Kehutanan, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status Badan Layanan Umum Bertahap ( BLU-Bertahap);
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 105/KMK.05/2010 Tanggal 9 Maret 2010 tentang Menetapkan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Penuh (BLU-Penuh);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Menteri Keuangan;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2008, Nomor:218/PMK.05/2009 Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga;
  5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor: 04/PMK.02/2012 dan Nomor : 1/MENHUT-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 112/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan BLU Pusat P2H pada Kementerian LHK;
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 18/MENLHK- II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 59/MENLHK- Setjen/2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
top