Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kerjasama antara Pusat P2H dengan UPTD KPH Dinas Kehutanan Prov. Lampung

Jakarta – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)   merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dalam mengelola kawasannya, pengelola KPH bekerjasama dengan masyarakat sekitar kawasan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam melestarikan hutan sekaligus memanfaatkannya secara optimal.

Keberadaan KPH selaku pemegang izin kawasan  dan masyarakat sekitar kawasan KPH selaku pengguna kawasan (calon pengelola/penggarap) merupakan mitra  potensial bagi Pusat P2H terkait Pembiayaan Usaha Kehutanan sehinga terlaksananya kegiatan FGD ini.

Gambar 1. Pembukaan oleh Kepala Pusat P2H

Kegiatan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017 di Menara Peninsula Hotel bertujuan untuk membangun kesepahaman dalam rangka mewujudkan kerjasama antara BLU Pusat P2H dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Dinas Kehutanan Prov. Lampung untuk menyiapkan calon penerima FDB untuk percepatan penyaluran dana bergulir pada kawasan UPTD KPH Dinas Kehutanan Prov. Lampung.

Peserta FGD berjumlah ±40 orang, terdiri dari Pusat P2H, Pusat Kebijakan Strategis, Setjen Kementerian LHK., Direktorat Jenderal  Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPH Dinas Kehutanan Prov. Lampung, Multistakeholder Forestry Programme (MFP3) dan Kantor Bantuan Hukum Lampung.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat P2H yang dilanjutkan dengan paparan dan pembahasan terkait pembiayaan FDB untuk usaha kehutanan. Selanjutnya, Kepala Pusat Kebijakan Strategis memaparkan dan membahas  kebijakan strategis UPTD KPH Dinas Kehutanan Prov. Lampung. Berikutnya,  Direktur PT. Surya Sylva Mataram menjelakan  pengalaman kerjasama PT. Surya Sylva Mataram dengan KPH Yogyakarta. Berikutnya, Kabid Analisis Pembiayaan Kehutanan memaparkan terkait jenis-jenis layanan pembiayaan usaha kehutanan oleh Pusat P2H.

Kegiatan FGD ini menghasilkan kesepakatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pusat P2H dengan 14 UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yakni:

  • 4 UPTD KPH definitif diwakili oleh Kepala KPH, yaitu UPTD KPH Gedong Wani, UPTD KPH Batu Tegi, UPTD KPH Pesawaran dan UPTD KPH Muara Dua.
  • 10 UPTD KPH diwakili oleh koordinator, yaitu UPTD KPH Gng. Rajabasa, Way Pisang-Bt Serampok, UPTD KPH Way Waya – Tangkit Tebak, UPTD KPH Liwa, UPTD KPH Pematang Neba, UPTD KPH Gunung Balak, UPTD KPH Sungai Buaya, UPTD KPH Pesisir Barat, UPTD KPH Kota Agung Utara, UPTD KPH Bukit Punggur, dan UPTD KPH Way Terusan.

Ruang lingkup kerjasama antara lain:

  1. Sosialisasi pembiayaan FDB untuk usaha kehutanan.
  2. Identifikasi jenis usaha kehutanan yang potensial untuk mendapatkan fasilitas dana bergulir di wilayah kelola UPTD KPH VIII Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
  3. Penguatan/pembinaan kelembagaan dan kewirausahaan terhadap mitra usaha KPH serta pengembangan keparalegalan calon penerima FDB dalam rangka mitigasi resiko yang dilaksanakan pada setiap tahap

penyiapan, penyaluran, monitoring dan pembinaan serta pengembalian FDB.

  1. Bimbingan penyusunan proposal pembiayaan FDB untuk usaha kehutanan.

Gambar 2. Penyusunan kerjasama Pusat P2H dengan UPTD KPH Dishut Prov. Lampung

Kesepakatan kerjasama ini diharapkan dapat mendorong percepatan penyaluran dana bergulir bagi masyarakat di kawasan UPTD KPH Dinas Kehutanan Prov. Lampung.

top